Daftar Upah Minimum Provinsi UMK Tahun 2015 Seluruh Indonesia

Category : Berita Terkini

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 November 2014. Dan juga penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) 2015 akan ditetapkan minimal atau selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2014 ini.

Sponsored Ad

Besaran dari upah minimum provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia ini yang ditetapkan pada tanggal 1 November dan 21 November 2014 adalah pada Surat edaran Penetapan UMP 2015 ini mengacu kepada Instruksi Presiden.

Dasar penetapan UMK UMP 2015 adalah No.9 tahun 2013 tentang Kebijakan penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha danPeningkatan Kesejahteraan Pekerja serta Permenakertrans No. 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penetapan UMP oleh gubernur paling telat 60 hari sebelum 1 Januari (2015), sedangkan UMK (Kabupaten/Kota) paling telat 40 hari sebelum 1 Januari (2015). Ia mengakui setiap tahun, masih banyak gubernur dan bupati/wali kota yang telat menetapkan UMP/UMK.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi Kabupaten Kota 2015

Tuntutan keinginan pekerja buruh untuk menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan juga besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten Kota Tahun 2015 adalah dinilai wajar karena memangKebutuhan Hidup Layak (KHL) juga meningkat setiap tahunnya.

Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Untuk masing-masing provinsi, besaran UMP ditetapkan oleh Gubernur.

Ini berarti adalah ketentuan mengenai UMP berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi, dalam hal di kabupaten-kabupaten/kota-kota di provinsi tersebut belum ada pengaturan mengenai UMK masing-masing kabupaten/kota.

Dalam proses pembahasan penetapan UMP tersebut, hendaknya para gubernur dapat memfasilitasiDewan Pengupahan Provinsi untuk melakukan sidang pembahasan penetapan upah minimum yang di dalamnya melibatkan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

Pembahasan penetapan UMP ini tentunya telah dilakukan oleh masing-masing dewan pengupahan propinsi, sehingga dalam penetapannya gubernur harus memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Propinsi

Penegasan ini tertuang dalam isi Peraturan Menakertrans Nomor 7 Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Muhaimin Iskandar pada 2 Oktober 2013, dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada 18 Oktober 2013 lalu.

Penetapan UMP UMK Tahun 2015

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. Untuk masing-masing kabupaten kota maka besaran UMK ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.

Sedangkan, jika dalam suatu kabupaten/kota sudah terdapat ketentuan mengenai UMK (yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP), maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK.

Di sini dapat dilihat bahwa lewat ketentuan tersebut pemerintah ingin mensejahterakan para pekerja dengan memberlakukan ketentuan UMK bagi kabupaten/kota yang telah mempunyai ketentuan UMK.

Dalam penetapan UMK para gubernur harus memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota setempat.

Sementara itu, bagi daerah yang upah minimumnya masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL)bagi, maka para gubernur diminta menyusun peta jalan (road map) untuk pencapaian KHL di wilayahnya masing-masing.

Selama ini Kemnakertrans telah menerjunkan tim asistensi ke berbagai pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui dinas-dinas tenaga kerja untuk membantu pembahasan dalam penetapan besaran KHL dan besaran Upah Minimum tahun 2015.

Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah 2015

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Tengah menyatakan sulit memberlakukan ketentuan upah minimum provinsi (UMP) pada 2015. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrasnduk Jawa Tengah (Jateng), Wika Bintang, mengatakan secara teknis penerapan UMP sulit bagi provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota yang banyak.

UMP sulit diterapkan untuk provinsi dengan jumlah kabupaten/kota banyak seperti Jateng [ada 35 kabupaten/kota], Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur, karena akan menimbulkan permasalahan,” katanya kepada wartawan di Semarang, Senin (6/10/2014).(solopos.com).

Pernyataan Wika ini menanggapi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang meminta Provinsi Jateng menetapkan UMP pada 2015, sebagai ganti dari upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Dia lebih lanjut menyakan, di Jateng di tiap kabupaten/kota sudah ada dewan pengupahan yang melakukan survei kebutuhan hidp layak (KHL) untuk pedoman usulan UMK setiap tahun.

Besaran Kenaikan Daftar Upah Minimum Provinsi Tahun 2015

Berikut ini adalah besaran kenaikan upah mininum provinsi di seluruh Indonesia tahun 2015 ini yaitu

  • Upah Minimum Provinsi Aceh tahun 2015 1.900.000 atau naik 8,57 persen dari UMP 2014
  • UMP Kalimantan Selatan 2015 adalah sebesar dari UMP Tahun 2014 Rp 1.620.000.
  • UMP Banten 2015 adalah sebesar 1.600.000 naik sebesar 20,75 dari UMP Tahun 2014 Rp 1.325.000.
  • UMP Kalimantan Tengah 2015 sebesar Rp 1.896.367 atau naik 10 persen dari UMP 2014 yang sebesar Rp 1.723.970.
  • UMP Kalimantan Barat 2015 sebesar 1.615.000 atau meningkat 8,39 persen dari UMP 2014 yang sebesar Rp 1.400.000.
  • Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan 1.870.000 atau meningkat 15,43 persen dari UMP Tahun 2014
  • Upah Minimum Provinsi Jambi 2015 sebesar 1.710.000 atau meningkat 13,83 dari UMP Tahun 2014 Rp 1.502.300.
  • UMP Sulawesi Tenggara 2015 adalah sebesar 1.652.000 meningkat sebesar 18 persen dari UMP Tahun 2014 Rp 1.400.000.
  • UMP Sumatera Barat 2015 adalah sebesar dari UMP Tahun 2014 Rp 1.490.000.
  • Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan 2015 adalah sebesar 1.974.346 atau meningkat 13,83
  • UMP Provinsi Bangka-Belitung 2015 adalah sebesar 2.100.000 atau naik sebesar 28,05 persen dari UMP Tahun 2014 Rp 1.640.000.
  • UMP Papua 2015 adalah sebesar dari UMP Tahun 2014 Rp 1.900.000.
  • UMP Bengkulu 2015 adalah sebesar dari UMP Tahun 2014 Rp 1.350.000.
  • UMP NTB 2015 adalah sebesar 1.330.000 naik sebesar 9,92 persen dari UMP Tahun 2014 Rp 1.210.000.
  • UMP Jakarta 2015 adalah sebesar dari UMP Tahun 2014 Rp 2.441.301.
  • UMP Kepulauan Riau 2015 adalah sebesar dari UMP Tahun 2014 Rp 1.665.000.
  • UMP Riau 2015 adalah sebesar dari UMP Tahun 2014 Rp 1.700.000.
  • UMP Sumatera Utara 2015 adalah sebesar dari UMP Tahun 2014 Rp 1.505.850.
  • UMP Kalimantan Timur 2015 adalah sebesar dari UMP Tahun 2014 Rp 1.886.315.
  • UMP Nanggroe Aceh Darussalam NAD 2015 adalah sebesar dari UMP Tahun 2014 Rp 1.750.000.
  • UMP Sulawesi Tengah 2015 adalah sebesar 1.500.000 meningkat 20 dari UMP Tahun 2014 Rp 1.250.000.
  • Upah Minimum Provinsi Tenggara 1.652.000 atau meningkat sebesar 18 persen dar UMP tahun 2014
  • Upah Minimum Provinsi Sulawesi Barat 2015 adalah sebesar 1.655.500 meningkat 18,25 dari UMP Tahun 2014 Rp 1.250.000.
  • Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan 2015 adalah sebesar 2.000.000 meningkat 11,11 Persen dari UMP Tahun 2014.
  • Upah Minimum Provinsi Bali 2015 adalah sebesar 1.621.172 meningkat 5,09 Persen dari UMP Bali Tahun 2014.
  • UMP Maluku 2015 adalah sebesar sebesar Rp 1.650.000 atau meningkat 16,61 persen dari UMP 2014 sebesar Rp 1.415.000.
  • UMP Gorontalo 2015 adalah sebesar Rp. 1.600.000 atau meningkat dari UMP tahun 2014 lalu yang hanya Rp 1.350.000.

Besaran Kenaikan Upah Minimum Kota Kabupaten 2015

Tentunya daftar upah minimum kabupaten kota naik 2015 ini karena memang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga meningkat juga tiap tahunnya. Berikut ini Daftar Upah Minimum Kabupaten Kota di Jawa Barat 2015 Dan Daftar Upah Minimum Kabupaten Kota di Jawa timur 2015 yang akan diupdate setelah resmi diumumkan oleh pemerintah daerah terkait.

Upah Minimum Kabupaten Kota UMK 2015

Gambaran dari Daftar UMK Jawa Timur 2015 berdasarkan pada Upah Minimum Kabupaten Kota se Jawa Timur tahun 2014 kemarin menurut Peraturan Gubernur Jatim Nomor 78 tahun 2013 :

  1. UMK Kota Surabaya : Rp 2.200.000
  2. UMK Kabupaten Gresik : Rp 2.195.000
  3. UMK Kabupaten Sidoarjo: Rp 2.190.000
  4. UMK Kabupaten Pasuruan: Rp 2.190.000
  5. UMK Kabupaten Mojokerto: Rp 2.050.000
  6. UMK Kabupaten Malang : Rp 1.635.000
  7. UMK Kota Malang : Rp 1.587.000
  8. UMK Kota Batu : Rp 1.580.037
  9. UMK Kabupaten Jombang: Rp 1.500.000
  10. UMK Kabupaten Tuban: Rp 1.370.000
  11. UMK Kota Pasuruan : Rp 1.360.000
  12. UMK Kabupaten Probolinggo : Rp 1.353.750
  13. UMK Kabupaten Jember : Rp1.270.000
  14. UMK Kota Probolinggo: Rp 1.250.000
  15. UMK Kota Mojokerto : Rp 1.250.000
  16. UMK Kabupaten Banyuwangi: Rp 1.240.000
  17. UMK Kabupaten Lamongan : Rp1.220.000
  18. UMK Kota Kediri : Rp 1.165.000
  19. UMK Kabupaten Bojonegoro : Rp 1.140.000
  20. UMK Kabuaten Sampang : Rp 1.120.000
  21. UMK Kabupaten Lumajang : Rp 1.120.000
  22. UMK Kabupaten Tulungagung : Rp 1.107.000
  23. UMK Kabupaten Bondowoso : Rp 1.105.000
  24. UMK Kabupaten Bangkalan : Rp 1.102.000
  25. UMK Kabupaten Pamekasan : Rp 1.090.000
  26. UMK Kabupaten Sumenep : Rp 1.090.000
  27. UMK Kabupaten Situbondo : Rp 1.071.000
  28. UMK Kota Madiun : Rp 1.066.000
  29. UMK Kabupaten Madiun : Rp 1.045.000
  30. UMK Kabupaten Ngawi : Rp 1.040.000
  31. UMK Kabupaten Blitar : Rp 1.000.000
  32. UMK Kota Blitar : Rp 1.000.000
  33. UMK Kabupaten Ponorogo: Rp 1.000.000
  34. UMK Kabupaten Trenggalek : Rp 1.000.000
  35. UMK Kabupaten Pacitan : Rp 1.000.000
  36. UMK Kabupaten Magetan : Rp 1.000.000

Daftar UMK Jawa Barat 2015 berdasarkan pada Upah Minimum Kabupaten Kota se Jawa Barat tahun 2014 kemarin atas dasar Keputusan Gubernur (Kepgub) bernomor 561/kep,1636-Bangsos/2013 yaitu :

  1. UMK 2015 Kota Bandung Rp 2.000.000
  2. UMK 2015 Kota Cimahi Rp 1.735.473.000
  3. UMK 2015 Kabupaten Bandung Rp 1.735.473.000
  4. UMK 2015 Kabupaten Bandung Barat Rp 1.738.476.000
  5. UMK 2015 Kabupaten Sumedang Rp 1.735.473.000
  6. UMK 2015 Kabupaten Subang Rp 1.577.956.000
  7. UMK 2015 Kabupaten Purwakarta Rp 2.100.000
  8. UMK 2015 Kabupaten Karawang Rp 2.447.450.000
  9. UMK 2015 Kabupaten Bekasi Rp 2.447.445.000
  10. UMK 2015 Kota Bekasi Rp 2.441.954.000
  11. UMK 2015 Kota Depok Rp 2.397.000.000
  12. UMK 2015 Kabupaten Bogor Rp 2.242.240
  13. UMK 2015 Kota Bogor Rp 2.352.350
  14. UMK 2015 Kabupaten Sukabumi Rp 1.565.922
  15. UMK 2015 Kota Sukabumi Rp 1.350.000
  16. UMK 2015 Kabupaten Cianjur Rp 1.500.000
  17. UMK 2015 Kabupaten Garut Rp 1.085.000
  18. UMK 2015 Kabupaten Tasikmalaya Rp 1.279.329
  19. UMK 2015 Kota Tasikmalaya Rp 1.237.000
  20. UMK 2015 Kabupaten Ciamis Rp 1.040.928
  21. UMK 2015 Kota Banjar Rp 1.025.000
  22. UMK 2015 Kabupaten Majalengka Rp 1.000.000
  23. UMK 2015 Kabupaten Cirebon Rp 1.212.750
  24. UMK 2015 Kota Cirebon Rp 1.226.500
  25. UMK 2015 Kabupaten Kuningan Rp 1.002.000
  26. UMK 2015 Kabupaten Indramayu Rp 1.276.320
Sponsored Ad

Related Posts